PPDI Minta Agar Kades Terpilih Tidak Pecat Perangkat Desa

 

SERANG – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang mengingatkan kepala desa terpilih untuk tidak memecat perangkat desa secara sepihak. Namun, harus menggunakan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketua PPDI Kabupaten Serang Hendra Saputra mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara, banyak calon kades petahana yang bertumbangan. Menurutnya, kondisi itu pasti akan berdampak pada perangkat desa.

Ia mengungkapkan, banyak calon kades yang menjanjikan kepada tim suksesnya untuk menjadi perangkat desa jika terpilih. Itu tentu akan menggeser perangkat desa yang saat ini bekerja. “Bahkan calon kades sudah membuat MoU dengan timsesnya untuk menjadi perangkat desa,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (2/11).

Ia menjelaskan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kemudian, juga diperkuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa.

Dalam dua regulasi itu, kata dia, pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan berbagai syarat. Di antaranya, maksimal berusia 60 tahun, meninggal dunia, dan memberhentikan diri.

“Jadi, walaupun kepala desa punya kuasa untuk memberhentikan perangkat desa, ada aturan yang harus ditempuh, tidak bisa semena-mena,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa ini.

Ia mengatakan, surat keputusan (SK) perangkat desa memang dikeluarkan oleh kepala desa. Namun, harus berdasarkan rekomendasi dari camat. “Kemudian camat juga tidak boleh semena-mena memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Jika terjadi pemberhentian perangkat desa dengan semena-mena, pihaknya akan melaporkan camat yang memberikan rekomendasi kepada Bupati Serang. “Bila perlu kita akan melakukan aksi,” ucapnya.

Informasi Menarik Lainnya di Channel YouTube

Lintastv

Dikatakan Hendra, sejak awal pihaknya sudah meminta perangkat desa untuk bersikap netral di Pilkades. “Jadi, jangan sampai penggantian perangkat desa ini ada unsur politis, karena perangkat desa ini sudah melalui pelatihan-pelatihan, kalau diganti lagi nanti pembinaannya dari awal lagi,” katanya.

sumber radarbanten