Ketua MPR Mendorong DPR RI dan Pemerintah Segera Menyelesaikan Revisi UU Desa - Lintastv.com
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting 1

Ketua MPR Mendorong DPR RI dan Pemerintah Segera Menyelesaikan Revisi UU Desa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk menyelesaikan revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, yang diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

yang harus didasarkan pada semangat peningkatan pemerintahan desa untuk memakmurkan masyarakat.

"Langkah itu agar perangkat desa bersama masyarakat desa bisa memanfaatkan penggunaan dana desa secara tepat sasaran dan tepat guna," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, pertengahan Oktober 2022.

Bambang Soesatyo mengatakan hal itu usai menerima pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Jakarta.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, aspirasi Papdesi antara lain terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, syarat domisili calon kepada desa dan perangkat desa, penggunaan dana desa, serta persentase besaran penghasilan tetap sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

"Berbagai aspirasi lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes, dan perangkat desa lainnya. Pemerintah, melalui Kementerian Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), bisa menjadi leading sector dalam menindaklanjuti aspirasi Papdesi tersebut," jelas Bambang.

Menurut dia, dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp70 triliun bagi 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota.

Alokasi tersebut diberikan dengan arah kebijakan penggunaan dana desa, antara lain untuk program pemulihan ekonomi yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem serta bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa.

"Selain itu, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa," katanya

Pengurus PAPDESI yang hadir antara lain, Ketua Umum Wargiyati, Dewan Kehormatan Jatim Supratman, Ketua DPD Jabar Halim Sukaeri, Ketua DPD Jogya Wahyudi Anggoro Hadi, ketua DPD Banten Ahmad Wahyudin Nasar.


Posting Komentar untuk "Ketua MPR Mendorong DPR RI dan Pemerintah Segera Menyelesaikan Revisi UU Desa"