Rincian Honor Tim Pokja Pendata dan Pengimput SDGs Desa

Sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Desa PDTT Nomor : 30/PRI.00/IV/2021, perihal Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi, Bupati/Walikota dan Kepala Desa di seluruh  Indonesia

Adapun kutipan dari Surat Edaran tersebut dibawah ini :

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa dan memastikan ketercapaian Pendataan SDGs Desa sesuai dengan Prioritas kedua Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yakni "Untuk Mendukung Program Prioritas Nasionaf', serta Surat Pit. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan Hal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa. Sehubungan hal tersebut di atas bersama ini disampaikan hal-hal sebagai  berikut :

1. Kepala Desa menetapkan Surat Keputusan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021;
2. Desa mengalokasikan komponen pendanaan untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pasal 18 pada ayat (2) yang menyebutkan:(2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
• a. Dana pembekalan; 
• b. Dana transportasi; 
• c. Dana konsumsi;
• d. Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah RAM 3 (tiga) gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte;
• e. Pulsa internet bulanan; dan/atau
• f. Dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
• Dalam pelaksanaanya dapat melihat  contoh Lampiran I sebagai acuan.
3. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDes tahun 2021  dan belum mengalokasikan komponen anggaran  Pendataan Desa, agar segera melakukan refocusing untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kepala Desa memastikan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada di Desa;
5. Hasil pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa  menjadi basis penyusunan RencanaKerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk perencanaan desa tahun 2022;
6. Periode pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa  dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31Mei 2021;
7. Petunjuk pendataan secara lengkap berpedoman pada Surat Plt.Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs  Desa, beserta lampirannya.

Honor Terbaru Tim Pokja Pendata dan Pengimput SDGs Desa

Sesuai Lampiran 1 Percepatan Pemutakhiran Data Desa. Honor Tim Pokja Pendata dan Pengimput SDGs Desa dianggarkan dalam APBDes dengan perincian sebagai berikut:

• Bidang: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
• Sub Bidang: 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
• Kegiatan: 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**) 
• Waktu Pelaksanaan: 12 Bulan
• Output/Keluaran: Data SDG's Desa

1. Belanja Jasa Honorarium Petugas Pendataan

1. Transport Pendata Survey Desa : Rp. 50.000 / keg
2. Transport Pendata Survey RT : Rp.50.000 / RT
3. Transport Pendata Survey KK : Rp.1.500 / KK
4. Transport Pendata Survey Individu : 1.500 / Jiwa

2. Belanja Jasa Honorarium Petugas Pengimputan Data

1. Input Survey Desa Rp. 50.000 / keg
2. Input Survey RT Rp. 50.000 / keg
3. Input Survey KK Rp.1.500 / KK
4. Input Survey Individu 1.500 / Jiwa

Honorarium Tim Petugas SDGs Desa tersebut dibiayai dari APBDes yang bersumber dari dana DDS, dan rincian besaran honor diatas hanyalah sebagai contoh. 

Setiap daerah mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan besaran honor petugas SDGs Desa. Dan berapa besar honor di desa sobat ?

Pedoman Dalam Penyusunan Honorarium bagi Tim Pendata SDGs Desa Tahun 2021, disesuaikan dengan kebutuhan desa serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.