PARAH Ternyata Penerima Bansos Banyak Dari Keluarga Kepala Desa dan Lurah

 

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) sampai saat ini terus menerima aduan dan protes dari masyarakat berkaitan dengan banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyalurannya tidak tepat sasaran.

Mensos Risma mengatakan, bahwa pada saat ini data penerima bantuan sosial (bansos) berada di masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).

Lebih lanjut Risma mengatakan, dari aduan dan komplain yang disampaikan oleh masyarakat terungkap bahwa banyak keluarga dari Kepala Desa dan kerabat Lurah yang menerima dan menikmati bansos dari PKH.

"Data itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Risma saat acara webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Selasa (15/06/2021).

Sehingga Kementerian Sosial, mengambil langkah cepat dengan melakukan perbaikan data atau pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma akui pada saat ini pihaknya masih terus mengerjakan pembenahan data dengan cara melakukan pemetaan-pemetaan penerima bantuan sosial, karena unsur-unsur didalam PKH sangat beragam, dan pengerjaan tersebut sudah mencapai 90%.

"Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," jelasnya nya.

Risma juga menegaskan bahwa kedepannya dengan adanya pemutakhiran data penerima bansos akan lebih mudah terdeteksi dan lebih transparan sehingga mudah dipantau oleh siapa saja. Mulai dari tingkat desa, kelurahan, RT dan RW. Karena adanya fitur usulan dan pembatalan penerima manfaat dari bansos tersebut.

"Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," tegasnya.

Dan tentunya dengan langkah yang diambil oleh Risma ini diharapkan nantinya mendapatkan data yang benar-benar valid, tidak ada lagi data ganda dan apalagi data penerima bantuan sosial yang salah sasaran.