Kades di Wonogiri Dapat Motor Dinas Baru, Tahun Depan

ilustrasi motor dinas

WONOGIRI – Usulan pengadaan motor dinas baru dan dana purnatugas bagi kepala desa (kades) muncul saat pengarahan Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada seluruh kades di pendapa rumah dinas bupati Wonogiri, Kamis (23/6).

Kades Krandegan, Kecamatan Bulukerto Purwanto menuturkan, usulannya tentang dana purnatugas memang belum memiliki payung hukum. Karena itu, dia berharap adanya dukungan dari pihak terkait.

“Agar harapan teman-teman bisa terwujud, dimohon bisa dibantu pemkab, dewan, provinsi. maupun tindaklanjut dari pusat. Karena memang belum ada payung hukumnya,” ujar Purwanto.

Dia tak menuntut nominal dana purnatugas. Yang terpenting adanya penghargaan jasa mantan kades. Selama ini, ketika kades sudah tak menjabat, mereka berhak mendapatkan satu kali gaji penghasilan tetap (siltap) senilai Rp 4 juta, sedangkan perangkat desa Rp 2 juta.

Purwanto juga mengusulkan fasilitas motor dinas baru bagi kades. Sebab menurutnya, motor dinas saat ini sudah tidak layak. Apalagi kades dituntut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau tidak salah itu (motor dinas) sudah sejak saat saya menjabat pertama kali. 2006 kalau tidak salah. Motornya Honda Supra. Kalau yang ini nanti monggo terserah pemkab,” katanya.

Merespon usulan tersebut, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, fasilitas motor dinas baru pernah disuarakan pada akhir 2019 lalu. “Kendaraannya sudah 10 tahun lebih kan itu. Hanya saja, waktu itu mau kami realisasi, ada Covid-19 sehingga tertunda. Angkanya (anggaran pengadaan) sudah oke. Sekitar Rp 7 miliar,” terangnya.

Joko Sutopo memastikan pengadaan motor dinas baru bagi kades dilakukan 2023. Diakui bupati, kerja dan kinerja kades sangat penting menjaga stabilitas kamtibmas di seluruh desa.

Motor dinas baru yang direkomendasikan adalah Yamaha N-Max. Namun, hal itu masih akan dibahas lebih lanjut, sedangkan terkait perhatian terhadap kades setelah purnatugas, Joko Sutopo menerangkan, berdasarkan penjelasan kejaksaan negeri (kejari), belum ada payung hukumnya.

Sebab itu, bupati mendorong agar para kades mengusulkannya terlebih dahulu di asosiasi yang menaungi mereka.

“Kalau dari kami (pemkab), untuk itu (alokasi dana purnatugas) masih belum memungkinkan karena aturannya belum ada. Kami tentunya melangkah sesuai aturan,” beber Joko Sutopo.

sumber: radarsolo.jawapos.com