Lowongan Besar-besaran 485 Kursi Perangkat Desa Bakal Diperebutkan

WONOGIRI - Bakal ada lowongan besar-besaran untuk muda-mudi di Kabupaten Wonogiri.

Kini, Pemkab Sukoharjo bakal melakukan perekrutan 485 orang guna menduduki jabatan perangkat desa yang kosong di seluruh 251 desa.

Untuk itu Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengumpulkan kepala desa (kades) terkait persiapan seleksi perangkat desa, Senin (13/9/2021).

"Pada pertemuan ini ada beberapa regulasi yang kami sampaikan. Agar saat pelaksanaan nanti kita berada dalam satu pemahaman yang sama," kata dia. Seperti dilansir dari tribunsolo.com.

Dia menerangkan, nantinya sistem seleksi itu akan mengacu pada seleksi yang pernah dilakukan pada tahun 2018 lalu dan melihat beban APBDes.

"Ada 485 jabatan perangkat desa yang kosong di 251 desa yang ada di Wonogiri," jelas dia.

Usulan-usulan dari kepala desa itu diminta untuk mempertimbangkan aspek wilayah kerja dan penggabungan teritorial.

"Usulan akan kami cermati utamanya masalah beban kerja. Paling tidak, satu kepala dusun harus mengkoordinasi 300 kepala keluarga. Semua usulan harus mempertimbangkan kemampuan dana desa untuk pembayaran siltap,"jelasnya.

Perampingan perangkat desa itu sesuai dengan Permendagri No. 67/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Struktur organisasi yang diatur dalam regulasi itu yakni minim struktur kaya fungsi. 

Saat ini, Jekek mengaku belum mengeluarkan Peraturan Bupati (perbub) utamanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan seleksi.

Ia lebih memilih mensosialisasikan secara tatap muka kepada para Kades agar subtansi dari kegiatan benar-benar dipahami.

"Hasil dari diskusi dengan para kades tadi mereka meminta agar seleksi tetap dilakukan dengan koordinasi bersama pemda." kata dia.

"Sebenarnya ini kan wewenang desa ya, tapi karena saat itu (seleksi tahun 2018) tidak ada kegaduhan, maka dianggap sukses," aku dia.

Informasi Menarik Lainnya di Channel YouTube

Lintastv

Menurut Bupati, proses seleksi perangkat desa dengan uji kompetensi itu dianggap menghindari dari kecurangan yang menciderai proses seleksi.

"Semua pihak bisa mengawasi sehingga potensi korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terjadi," harap dia.